Setidaknya ada dua agenda aksi yang dikawal aktivis pergerakan di Bali dalam semester pertama di tahun 2013 ini. Pertama, saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Mei lalu. Massa aksi yang dikerahkan juga cukup signifikan dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya. Kedua, terkait isu kenaikan BBM baru-baru ini. Atas isu-isu tersebut, massa aksi tidak saja terdiri dari sebuah organisasi, melainkan dari beberapa organisasi mahasiswa yang dalam ilmu sosial disebut sebagai kelompok kepentingan anomik.
GMNI sebagai salah satu organisasi pergerakan mahasiswa khususnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Denpasar mulai terlihat aktif turun ke jalan setidaknya dalam semester pertama tahun ini. Sebelum-sebelumnya, panji-panji atribut organisasi yang menanamkan ideologi Marhaenisme (Bung Karno) ini jarang terlihat dalam aksi meskipun beberapa kadernya mengisi posisi-posisi strategis di organ internal terutama di pemerintahan mahasiswa Universitas Udayana.
Ditemui di sela-sela aksi ketiga Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi dan HAM (Ardham) yang menuntut pencabutan kenaikan harga BBM, Ketua DPC GmnI Denpasar, Sindhu Andredita mengungkapkan organisasinya sedang dalam tahap berbenah dari yang sebelumnya karateker.
“Kita harus berhasil menggerakan masyarakat banyak untuk bergabung dalam organisasi pergerakan dan dapat mewarmingkan suatu gerakan yang nyata agar dapat melawan bentuk ketidakadilan yang menjadi kepentingan politik elit-elit tertentu” ujar Sindhu.
Beberapa momen penting seperti Hardiknas dan kebijakan kenaikan BBM dijadikan sebagai isu dalam mengisi ruang-ruang pergerakan. Hal inilah yang tampak dilakukan organisasi-organisasi pergerakan termasuk DPC GmnI Denpasar. Sindhu yang baru-baru ini mengikuti Kongres GmnI di Blitar juga mengatakan bahwa organisasinya yang berbasis pergerakan diharapkan memberi input kepada pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
Terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM, mahasiswa program studi Hubungan Internasional, FISIP Unud ini juga menilai kebijakan pemerintah harus dievaluasi lagi karena melanggar konstitusi terutama pasal 33 UUD 1945. “Kita harus berhasil menggerakan masyarakat banyak untuk bergabung dalam organisasi pergerakan dan dapat mewarmingkan suatu gerakan yang nyata agar dapat melawan bentuk ketidakadilan yang menjadi kepentingan politik elit-elit tertentu” imbuhnya tegas.
(Clara Listya)
Dimuat Perslinimasa, 25 Juni 2013
0 komentar:
Post a Comment